Good Governance Ala Rasul

Edisi 09-03-2004

Good Governance Ala Rasul

Beberapa bulan lalu, bahkan hingga kini kita masih dibuat geram oleh bobolnya dua bank pemerintah. Belum lagi gema berita bobolnya Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun surut, saudara kandungnya, sesama bank pemerintah, BRI pun ikut bobol dijarah penjahat berdasi. Untunglah, bobolnya BRI “hanya” Rp 264 miliar, masih jauh lebih kecil ketimbang bobolnya Bank BNI.Repotnya, hal demikian, hampir selalu melibatkan orang dalam. Laksamana Sukardi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, mengatakan, bukanlah hal mudah mengontrol moral seseorang. “Apalagi, kalau orang di dalam bank itu memiliki sparing partner di luar yang merasa bisa mengatur penegakan hukum, “ujarnya.
Itulah yang terjadi bila penjahat korporat kongkalingkong dengan pemilik otoritas. Kolusi dalam bentuk yang demikian, sungguh sangat merusak akibatnya.
Marilah kita lihat bagaimana Rasulullah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi antara aparat yang kebetulan memegang amanah kekuasaan dalam satu perkara, dengan pihak lain yang berusaha memanfaatkannya.
Suatu hari seorang petugas pengumpul pajak menghadap Rasulullah SAW seusai menjalankan tugasnya. Sebagaimana kita tahu pajak pun sudah diterapkan sebagai salah satu instrumen fiskal di masa Rasulullah, di antaranya jizyah, pajak yang dikenakan pada penduduk non muslim yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin. “Ya Rasulullah inilah hasil kerjaku hari ini,” katanya.
Namun petugas itu ternyata masih memegang sebuah benda indah yang tidak diserahkannya kepada Rasulullah. “Min aina laka hadza (dari mana kau dapat benda itu)?,” tanya Rasulullah. Tanpa rasa bersalah orang tersebut mengatakan bahwa suvenir itu diperolehnya dari seseorang yang ia pungut pajaknya hari itu. “Apakah Anda yakin bila Anda bukan petugas pajak, maka orang itu akan memberikan hadiah ini,” kata Rasul. Kemudian Rasulullah menyita benda itu dan memasukannya ke dalam baitul maal, karena beliau menganggap pemberian itu bukanlah murni hadiah, namun ada unsur penyuapannya.
Begitulah Rasulullah menjaga aparatnya dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau menerapkan good governance and clean goverment begitu dini, jauh sebelum bau busuk mulai meruak. Boleh jadi teman yang memberi suvenir pada petugas pajak tadi memang tulus memberi. Tak ada motif lain kecuali ketulusan sahabat. Tetapi siapa yang bisa menjamin semua orang bisa setulus itu. “Prasangka buruk” melalui kalimat: “Min aina laka hadza?,” rupanya lebih diprioritaskan dalam situasi itu, manakala amanah umat tengah jadi beban utama.
Teladan lain kita dapatkan dari Umar ibnu Abdil Aziz. Suatu ketika Khalifah di masa dinasti Umayah ini menerima kiriman sekeranjang apel. Ia menghargai pemberian itu namun menolak menerimanya. Sang pembawa bingkisan tentu saja kecewa dan mengingatkan bahwa Rasullulah SAW pun pernah menerima pemberian dari seseorang. “Tidak disangsikan lagi, hadiah itu memang untuk Nabi. Tapi kalau diberikan kepadaku, itu penyuapan namanya,” ujar Umar ibnu Abdil Aziz yang juga cucu buyut dari Umar ibnu Khatab. Baginya, segala bentuk penyuapan adalah pintu masuk bagi kolusi antara kekuasan dan kejahatan.
Begitulah, seseorang yang tengah memegang amanah kekuasaan memang mesti menimbang dengan cermat setiap perbuatannya, karena setiap tarikan nafasnya sesungguhnya memang tidak bisa lepas dari konteks jabatannya. Konflik kepentingan mesti jauh-jauh dihindari, agar ia bisa lempang dalam menjalankan good corporate governance, dan bisa dengan tegas menjawab, ketika kepadanya ditanya, “Min aina laka hadza.”